Database Konsultan Kesehatan
English | Indonesian | Login

Pengorganisasian MTAF


Pada saat pembentukannya tahun 2014  dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/IV/SK/230/2014, KPKK masih difokuskan untuk memberikan dukungan kepada pelaksanaan hibah GF-ATM, walaupun juga harus melayani program/proyek kesehatan lain. Dalam tahun pertama operasionalisasinya, ternyata KPKK telah berhasil memfasilitasi terbentuknya Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia (Ikkesindo). Dengan terbentuknya Ikkesindo tersebut, maka disepakati bahwa KPKK akan lebih bergerak di bidang regulasi melalui asistensi kepada Menteri Kesehatan dalam penyusunan kebijakan/peraturan perundang-undangan berkaitan dengan konsultansi di bidang kesehatan. Kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional seperti pengembangan kapasitas konsultan diserahkan kepada Ikkesindo.

Berdasarkan pada kesepakatan tersebut, maka saat ini sedang diproses Keputusan Menteri Kesehatan tentang Reorganisasi KPKK. Dengan Keputusan Menteri Kesehatan yang baru ini, maka KPKK tidak lagi difokuskan pada GF-ATM, melainkan mendukung semua program/proyek kesehatan, termasuk GF-ATM. Fokusnya adalah pada asistensi Menteri Kesehatan dalam pengembangan kebijakan di bidang konsultansi kesehatan. Struktur organisasi KPKK pun disederhanakan, hanya terdiri dari Pembina, Pengarah, dan Pelaksana.

Pembina, yaitu Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, mempunyai tugas menetapkan kebijakan pendayagunaan konsultan kesehatan, melalui:

  1. Menetapkan visi dan misi serta kebijakan fasilitasi pendayagunaan konsultan kesehatan;
  2. Merumuskan kode etik, disiplin dan peraturan internal Komite;
  3. Memberikan petunjuk, pertimbangan, dan nasihat untuk menyelesaikan masalah yang diajukan Pelaksana;
  4. Mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk mengangkat dan memberhentikan Pelaksana.

Pengarah mempunyai tugas membantu Pembina dalam:

  1. Memberikan pengarahan kepada Pelaksana agar mengikuti visi, misi dan kebijakan yang ditetapkan Pembina;
  2. Merumuskan kode etik, disiplin dan peraturan internal Komite;
  3. Menyelesaikan masalah-masalah yang diajukan Pelaksana.

Sedangkan Pelaksana bertugas memberikan fasilitasi pengembangan kebijakan di bidang konsultansi kesehatan serta pendayagunaan dan penyediaan konsultan manajemen dan/atau teknis kesehatan yang berkualitas, tepat waktu dan tepat sasaran kepada program-program kesehatan, termasuk para penerima hibah/bantuan luar negeri dari donor dan mitra pembangunan, untuk memperkuat kapasitas dan meningkatkan kinerjanya. Pelaksana terdiri dari: (1) Penanggung Jawab; (2) Ketua; (3) Wakil Ketua (3 orang); (4) Sekretaris (2 orang); dan (5) Anggota (11 orang). Dalam melaksanakan tugasnya, KPKK dibantu oleh Tim Pengelola Pangkalan Data dan Website yang dibentuk melalui keputusan dari Pembina.

Bagan organisasi KPKK adalah sebagai berikut.
organisasi_en.png