Database Konsultan Kesehatan
English | Indonesian | Login

Area of Services and Benefits


Bidang Layanan dan Manfaat
KPKK dibentuk untuk memberikan fasilitasi kepada (1) Kementerian Kesehatan dalam pengembangan kebijakan di bidang konsultansi kesehatan (2) pelaksana program/proyek kesehatan, termasuk penerima hibah/bantuan luar negeri dari donor dan mitra pembangunan, dalam pelaksanaan program/proyek kesehatan serta (3) Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) dan forum koordinasi dalam memperkuat fungsi fasilitasi dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan KPKK adalah sebagai berikut.

  1. Memfasilitasi Menteri Kesehatan dalam penetapan, pemantauan pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan di bidang konsultansi kesehatan.
  2. Mengidentifikasi dan meregistrasi konsultan kesehatan dalam satu pangkalan data, serta membangun dan mengembangkan profesionalisme konsultan kesehatan, bekerjasama dengan organisasi profesi yang ada.
  3. Membangun kapasitas pengelolaan jasa konsultan kesehatan serta memberikan fasilitasi pengadaan jasa konsultan manajemen dan/atau teknis yang berkualitas dan tepat sasaran kepada pelaksana program kesehatan dan penerima hibah, untuk meningkatkan kinerjanya.
  4. Memberikan dukungan kepada Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) dan forum koordinasi untuk meningkatkan fungsi pengawasan/fasilitasinya.


BIDANG LAYANAN
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, KPKK memberikan pelayanan berupa fasilitasi kepada Menteri Kesehatan serta para pelaksana program-program kesehatan dan penerima hibah/bantuan luar negeri, yang meliputi:

1. Fasilitasi Pengembangan Kebijakan di Bidang Konsultansi KesehatanKPKK mempersiapkan materi kebijakan Menteri Kesehatan di bidang konsultansi kesehatan, seperti peraturan tentang pengalokasian anggaran untuk konsultan dalam setiap usulan kegiatan dan anggaran, peraturan tentang sertifikasi konsultan kesehatan, peraturan tentang kategorisasi dan klasifikasi konsultan kesehatan, peraturan tentang standar biaya personil dan non-personil untuk konsultan kesehatan, peraturan tentang alih-teknologi antar-konsultan (khususnya antara konsultan asing dan konsultan nasional), dan lain-lain, serta memantau, mengevaluasi, dan mengembangkannya.

2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pendayagunaan KonsultanRencana Pendayagunaan Konsultan sebenarnya merupakan bagian dari rencana tahunan pelaksanaan program kesehatan dan/atau proposal pelaksanaan hibah/bantuan luar negeri. Oleh sebab itu, ketika Pemerintah (termasuk Pemerintah Daerah) dan penerima hibah/bantuan luar negeri menyusun rencana tahunan pembangunan bidang kesehatan atau proposal, KPKK sudah mulai memfasilitasi para para pelaksana program kesehatan dan penerima hibah/bantuan luar negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan konsultannya dan menuangkannya ke dalam Rencana Pendayagunaan Konsultan.

3. Fasilitasi Penyusunan Kerangka AcuanRencana Pendayagunaan Konsultan yang sudah dibuat kemudian dilengkapi dengan Kerangka Acuan atau Term of Reference (TOR) untuk setiap jasa konsultansi/konsultan yang dibutuhkan.

4. Fasilitasi Pengadaan & Pendayagunaan Konsultan
Untuk memfasilitasi pengadaan konsultan individu atau organisasi/perusahaan penyedia jasa konsultan yang nilai kontraknya mengharuskan dilakukannya lelang (tender), mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal pengadaan barang/ jasa pemerintah. Yakni dengan membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam menyeleksi konsultan individu atau organisasi/perusahaan konsultan yang akan direkrut.

5. Fasilitasi Pemantauan & Evaluasi Kinerja KonsultanDalam rangka fasilitasi pemantauan kinerja konsultan dilakukan hal-hal sebagai berikut.

  1. KPKK menyediakan sistem pelaporan konsultan dan analisisnya.
  2. Konsultan pada waktu-waktu yang ditentukan mengisi formulir pemantauan dan mengirimnya ke program kesehatan atau pelaksana hibah/bantuan luar negeri dan KPKK.
  3. KPKK dan program kesehatan atau pelaksana hibah/bantuan luar negeri mereview laporan konsultan, menganalisis, dan merumuskan rekomendasi tindakan-tindakan koreksi.
  4. Program kesehatan dan pelaksana hibah/bantuan luar negeri melaksanakan tindakan-tindakan koreksi.

Hasil penilaian terhadap konsultan ini, setelah mendapat konfirmasi dari konsultan yang bersangkutan, selanjutnya dapat dicantumkan dalam profil konsultan tersebut di database/website konsultan oleh program kesehatan dan pelaksana hibah/bantuan luar negeri, untuk referensi.

6. Pengembangan Kapasitas (Pelatihan) Konsultan
Kapasitas konsultan dalam negeri dengan sendirinya akan berkembang setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai konsultan. Pengalaman yang diperolehnya selama menjadi konsultan, akan menambah pengetahuan dan kecakapannya. Bilamana dalam bertugas tersebut yang bersangkutan menjadi pendamping (counterpart) konsultan internasional, maka ia juga akan memperoleh alih pengetahuan dan keterampilan (transfer of knowledge and skill) dari konsultan internasional yang didampinginya. Tetapi, pengembangan kapasitas konsultan dalam negeri secara sistematis dan terencana dapat dilakukan oleh KPKK melalui pelatihan-pelatihan konsultan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten.