Database Konsultan Kesehatan
English | Indonesian | Login

Kegiatan KPKK Dalam Tahun 2014


Pada tahun pertama beroperasinya (tahun 2014), KPKK belum memiliki anggaran khusus. Oleh sebab itu, untuk keperluan rapat-rapat KPKK, digunakan anggaran dari APBN Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Tahun kedua (2015) KPKK mendapat bantuan anggaran dari AIPHSS, sambil menyiapkan usulan anggaran untuk dimasukkan ke dalam APBN Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016.
Walaupun dengan dana terbatas, dalam tahun 2014 KPKK dapat menyelenggara-kan rapat-rapat yang cukup produktif. Beberapa kegiatan dan hasil rapat tersebut adalah sebagai berikut.

Rapat Tanggal 29 Oktober 2014 
Rapat tanggal 29 Oktober 2014 digunakan untuk membahas draft Prosedur Kerja Baku KPKK dan draft Rencana Kerja & Anggaran KPKK Tahun 2015. Kedua draft tersebut adalah draft yang pernah disusun sebagai dokumen untuk exit strategy proyek Management and Technical Assisstance Facility (MTAF).
 
Draft Prosedur Kerja Baku KPKK berisi hal-hal sebagai berikut.

  1. Draft Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Prosedur Kerja Baku KPKK
  2. Lampiran Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Prosedur Kerja Baku KPKK, yang terbagi atas:
  • Prosedur Kerja Fasilitasi Penyusunan Rencana Pendayagunaan Konsultan
  • Prosedur Kerja Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan Konsultan
  • Prosedur Kerja Pengelolaan Pangkalan Data Konsultan dan Website
  • Prosedur Kerja Pengadaan dan Pendayagunaan Konsultan
  • Prosedur Kerja Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Konsultan
  • Prosedur Kerja Pengembangan Kapasitas Konsultan
  • Prosedur Kerja Pengembangan Kemitraan/Kerjasama
  • Prosedur Kerja Pengelolaan Konflik Kepentingan

Sedangkan Rencana Kerja & Anggaran KPKK Tahun 2015 mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

  1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pendayagunaan Konsultan (di Pusat dan Daerah) Rp. 160 juta
  2. Fasilitasi Penyusunan Kerangka Acuan (di Pusat dan Daerah) Rp. 160 juta
  3. Pengelolaan Pangkalan Data dan Website Rp. 144 juta
  4. Fasilitasi Pengadaan dan Pendayagunaan Konsultan Rp. 42 juta
  5. Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Konsultan Rp. 31 juta
  6. Pengembangan Kapasitas Konsultan (Bekerjasama dengan Universitas) Rp. 295 juta
  7. Pengembangan Kemitraan/Kerjasama Rp. 49 juta
  8. Pemberian Honorarium Komisioner Rp. 177 juta

Total usulan anggaran Rp. 1.058 juta.

Rapat Tanggal 5 November 2014
Rapat ini merupakan kelanjutan dari rapat tanggal 29 Oktober 2014. Dalam rapat ini dicapai kesepakatan untuk menambahkan hal-hal sebagai berikut ke dalam Prosedur Kerja Baku KPKK.

  1. Draft Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan agar disesuaikan dengan perkembangan terakhir, yakni nama Kepala Badan disesuaikan.
  2. Untuk fasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja konsultan, KPKK dapat meminta saran/pendapat dari narasumber berkaitan dengan kualitas hasil kerja konsultan. Untuk itu, guna mencegah konflik kepentingan dari narasumber, nama konsultan disamarkan dalam bentuk kode.
  3. Selain fasilitasi yang sudah tercantum dalam Prosedur Kerja Baku, KPKK juga dapat memberikan bantuan berupa menyediakan keahlian, misal memberikan pendampingan atau bimbingan dalam proses pengadaan barang dan jasa selain konsultan.
  4. Dalam uraian tentang prosedur kerja mengelola konflik kepentingan, perlu ditambahkan klausul “Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur lebih lanjut oleh Ketua KPKK.”

Sedangkan untuk usulan Rencana Kerja & Anggaran KPKK Tahun 2015, disepakati untuk menambahkan satu kegiatan, yaitu rapat-rapat penyusunan dokumen/keputusan tentang pelimpahan kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan KPKK dari Pimpinan Kementerian Kesehatan.
Selain itu, karena pada tanggal 30 Oktober 2014 Ketua KPKK mengadakan pertemuan dengan Ketua Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan (IKMK) dan Ketua Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit (IKMRS) dan disepakati untuk diadakan rapat bersama pada tanggal 17 November 2014, maka rapat tanggal 5 November ini juga membahas pokok-pokok untuk Kerangka Acuan Pertemuan Tanggal 17 November 2014.

Rapat Tanggal 14 November 2014
Rapat ini merupakan kelanjutan rapat tanggal 5 November 2014 untuk memfinalisasi draft Prosedur Kerja Baku KPKK, draft usulan Rencana Kerja & Anggaran KPKK Tahun 2015,  dan Undangan berikut Kerangka Acuan Pertemuan Tanggal 17 November 2014. Dalam rapat disajikan draft Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan berikut lampirannya yang berupa Prosedur Kerja Baku KPKK dan usulan Rencana Kerja & Anggaran KPKK Tahun 2015 yang sudah disempurnakan sesuai dengan kesepakatan dalam rapat tanggal 5 November 2014. Juga disajikan dan disempurnakan draft Undangan berikut Kerangka Acuannya untuk Pertemuan tanggal 17 November 2014. Rapat tanggal 17 Novermber 2014, sesuai dengan pembahasan dalam rapat antara Ketua KPKK dengan Ketua IKMK dan Ketua IKMRS, disepakati untuk dilaksanakan dalam dua tahap:

  1. Pagi jam 10.00 – 12.30 rapat dengan Pengurus IKMK, IKMRS, dan sejumlah konsultan kesehatan senior untuk inisiasi terbentuknya Asosiasi Tenaga Ahli/Konsultan Kesehatan Indonesia.
  2. Siang jam 12.30 – 15.30 rapat dengan beberapa pimpinan perusahaan konsultansi bidang kesehatan untuk inisiasi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Konsultansi Bidang Kesehatan Indonesia.

Rapat akhirnya menyetujui agar draft Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan diproses menjadi Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Sekretaris KPKK yang juga Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan. Demikian pula usulan Rencana & Anggaran KPKK Tahun 2015 agar segera disampaikan ke Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan untuk ditampung dalam RAPBN tahun 2015 atau dicarikan pendanaannya dari sumber lain.

Draft Undangan Pertemuan tanggal 17 November 2014 berikut Kerangka Acuannya yang sudah disempurnakan kemudian diproses untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan dan segera dikirimkan melalui email.

Rapat Tanggal 17 November 2014.
Pada rapat tanggal 13 November 2014 disepakati KPKK akan menginisiasi pembentukan asosiasi konsultan kesehatan (individu) dan asosiasi perusahaan konsultan bidang kesehatan. Pada saat itu juga telah difinalkan draft undangan, daftar yang akan diundang, dan kerangka acuan. Disepakati pula rapat akan diselenggarakan bertahap, yaitu pada pagi hari dengan sejumlah konsultan senior bidang kesehatan (individu) dan pada siang hari dengan beberapa perusahaan konsultan.

Atas dasar kesepakatan tersebut, maka rapat tanggal 17 November 2014 berlangsung dalam dua tahap, yakni pada jam 10.00 – 12.30 rapat dengan konsultan senior bidang kesehatan. Peserta dari rapat ini sebanyak 50 orang. Setelah penyajian tentang KPKK, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang organisasi ikatan konsultan yang sudah terbentuk, yaitu Ikatan Konsultan Manajemen Kesehatan (IKMK)/Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit (IKMRS) oleh Ketua IKMK (Prof. Dr. Laksono Trisnantoro) dan Ketua IKMRS (Dr. Sandra Dewi, MARS).  Penyajian dilanjutkan dengan diskusi dipimpin oleh Ketua KPKK.
 
Menyadari bahwa saat ini sudah muncul ikatan konsultan kesehatan yang khusus di bidang manajemen/manajemen RS, maka forum sepakat bahwa yang akan dibentuk kemudian adalah ikatan konsultan yang dapat memayungi/ mengkoordinasikan ikatan-ikatan konsultan di berbagai bidang yang sudah dan akan terbentuk. Bahkan salah satu tugas awal dari ikatan konsultan payung ini adalah mendorong terbentuknya ikatan-ikatan konsultan berbagai bidang tersebut. Berkaitan dengan itu, perserta rapat dari FKMUI melaporkan bahwa saat ini juga sedang dirintis terbentuknya ikatan konsultan di bidang kesehatan masyarakat.
 
Rapat selanjutnya mendiskusikan tentang nama dari ikatan konsultan kesehatan yang akan dibentuk. Akhirnya disetujui nama ikatan konsultan itu adalah Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, yang semula akan disingkat menjadi IKKI tetapi kemudian disepakati singkatan itu adalah Ikkesindo. Rapat diakhiri dengan membentuk tim formatur untuk mulai merancang bentuk organisasi dari Ikkesindo yang akan dibahas pada rapat yang akan datang.
 
Rapat jam 12.30 – 15.30 adalah rapat dengan sejumlah pimpinan perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultansi bidang kesehatan dengan peserta sebanyak 28 orang. Perusahaan-perusahaan yang hadir dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni perusahaan konsultan umum yang juga menangani jasa konsultansi kesehatan dan perusahaan konsultan yang khusus bergerak dalam jasa konsultansi kesehatan. Rapat diawali dengan penjelasan tentang KPKK dan informasi tentang kesepakatan yang dicapai dalam rapat pagi hari (dengan para konsultan individu). Akhirnya peserta rapat sepakat bahwa untuk saat ini belum perlu dibentuk asosiasi khusus perusahaan konsultan. Lebih baik Ikkesindo juga mencakup tugas pokok dan fungsi memayungi/ mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan konsultansi bidang kesehatan.
 
Rapat Tanggal 26 November 2014
Rapat kali ini melanjutkan pembahasan tentang bentuk/struktur organisasi Ikkesindo serta mendiskusikan tentang kategorisasi dan klasifikasi konsultan bidang kesehatan. Tim formatur menyajikan dua alternatif struktur organisasi Ikkesindo, yang setelah melalui diskusi panjang diputuskan untuk menggabung kedua alternatif tersebut. Ikkesindo dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh Ketua I (yang juga membantu mengkoordinasikan organisasi-organisasi konsultan individu) dan Ketua II (yang juga membantu mengkoordinasikan perusahaan-perusahaan konsultan). Ketua I membawahi tiga bidang, yaitu Bidang Pembinaan Organisasi & Keanggotaan, Bidang Sertifikasi & Akreditasi Profesi, dan Bidang Pembinaan & Pengembangan Profesi. Sedangkan Ketua II membawahi Bidang Pelayanan Jasa Konsultasi & Kemitraan, dan Bidang Dokumentasi & Pemantauan. Di samping itu, juga harus ada Penasehat yang berada di atas Ketua, serta Dewan Pakar dan Dewan Etik yang kedudukannya sejajar dengan Ketua. Selanjutnya tim formatur diminta untuk menggambarkan lagi struktur organisasi gabungan tersebut untuk disajikan di rapat yang akan datang dan diisi personalianya.

Acara berikutnya adalah penyajian dan pembahasan tentang kategorisasi keahlian dan klasifikasi konsultan kesehatan. Secara umum forum dapat menyetujui pendekatan yang digunakan dalam kategorisasi, akan tetapi disarankan untuk menyederhanakan pengkategorian, sehingga konsisten dengan pembidangan organisasi-organisasi konsultan yang sudah dan akan dibentuk. Tentang klasifikasi disarankan oleh forum untuk merumuskan kembali pengklasifikasian dengan tidak hanya membobot pengalaman professional, melainkan juga membobot tingkat pendidikan. Dengan demikian pengklasifikasian akan lebih berkeadilan. Rapat sepakat untuk melakukan pembahasan tentang kategorisasi dan klasifikasi konsultan ini secara lebih serius di rapat-rapat KPKK tahun depan bersama dengan organisasi-organisasi konsultan yang sudah terbentuk. Acara terakhir adalah pembahasan tentang pola pengembangan kapasitas konsultan. Disajikan draft pengembangan konsultan yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Disepakati bahwa dana pengembangan kapasitas konsultan untuk saat ini (sementara) disediakan oleh KPKK mulai tahun 2015. Namun demikian persiapannya bekerjasama dengan Ikkesindo (dalam penyusunan kurikulum, modul, dan lain-lain), dan pelaksanaannya melalui pihak ketiga, khususnya perguruan tinggi (UGM, UI, dll). Pengembangan kapasitas konsultan diselenggarakan melalui pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi, serta diarahkan sekaligus untuk sertifikasi. Secara umum kaitan antara registrasi, verifikasi, kategorisasi, pengembangan kapasitas konsultan kesehatan, sertifikasi, dan klasifikasi, dapat digambarkan sebagai berikut.
kegiatan1_id.png

Rapat Tanggal 3 Desember 2014 
Rapat ini membahas tentang pemantapan struktur organisasi Ikkesindo, menindaklanjuti pembahasan tentang kategorisasi & klasifikasi konsultan kesehatan serta billing rate konsultan kesehatan, dan mendiskusikan tentang database konsultan kesehatan.
Rapat menyepakati struktur organisasi Ikkesindo dan selanjutnya peserta diminta untuk mulai memikirkan personalianya yang sesuai.

Draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah disusun tidak sempat dibahas, tetapi disepakati untuk dibagikan kepada seluruh peserta agar dipelajari.

Berkaitan dengan finalisasi kategorisasi, klasifikasi dan billing rate konsultan kesehatan, rapat sepakat bahwa pembentukan tim kecil menunggu sampai personalia Ikkesindo ditetapkan dan dikukuhkan. Setelah itu barulah dibentuk tim kecil yang terdiri dari perwakilan KPKK dan perwakilan Ikkesindo, untuk memfinalisasi kategorisasi, klasifikasi dan billing rate konsultan kesehatan.

Agenda terakhir adalah penyajian tentang database konsultan kesehatan yang sudah ada (tetapi saat ini sedang bermasalah dan akan dibantu oleh UNDP untuk merestorasinya). Oleh karena itu, penyajian dilakukan hanya menggunakan slides powerpoint. Forum sepakat untuk melanjutkan meregistrasi konsultan-konsultan baru melalui kerjasama antara KPKK dan Ikkesindo (dan organisasi-organisasi konsultan yang dikoordinasikannya).

Rapat Tanggal 10 Desember 2014
Rapat ini merupakan rapat terakhir KPKK tahun 2014, dengan satu agenda, yaitu pemilihan/pembentukan kepengurusan Ikkesindo. Dalam pemilihan/pembentukan kepengurusan Ikkesindo, peserta secara aklamasi memilih Dr. dr. Supriyanto, SpP, MARS sebagai Ketua Umum Ikkesindo. Penasehat adalah: Sekretaris Jenderal Kemenkes dan Kepala Badan PPSDMK Kemenkes. Sebagai Ketua I dipilih dr. Harmein Harun, MPH dan Ketua II ditunjuk drg. Naydial Rusdal, MSc(PH). Dewan Pakar: Prof. Dr. Ali Gufron (Ketua), Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, Prof. Dr. Anhari Ahadi, dr. Alex Papilaya, DTPH, dan dr. Nyoman Kumara Rai, MPH. Dewan Etik: dr. Broto Wasisto, MPH (Ketua), Prof. Dr. Umar Fahmi Ahmadi, Prof. Dr. Sudiyanto Kamso, dr. Dini Latief, MSc, dan dr. Ratna Rosita, MPH. Sekretaris: dr. Haikin Rahmat, MSc dan Wakil Sekretaris: Dr. Bambang Hartono, SKM, MSc. Bendahara: drg. Titte Kabul, MSc, dan Wakil Bendahara: dr. Ieke Irdjiati, MPH. Kelengkapan kepengurusan, yaitu Kepala-kepala Bidang dan Anggota-anggotanya, dilakukan oleh Ketua Umum, sehingga akhirnya diperoleh struktur organisasi dan susunan personalia Ikkesindo sebagai berikut.
kegiatan2_id.png